Pilugbri 2008

(jelang pilgubri 2008) Suatu ketika salah seorang teman karib bercerita pada saya. Ia menceritakan pengalaman perbincangannya dengan temannya yang lain, bahwa temannya itu pernah menanyakan sesuatu padanya ‘ikut siapa’ dari sejumlah pasangan calon yang maju di Pemilihan gubernur Riau (Pilgubri) besok?. Lantas teman saya ini menanggapi serius pertanyaan itu, ada jawaban relatif darinya; “pertama, pilihan secara pribadi saya akan memilih orang yang ada kedekatan dengan saya tapi lanjutnya, kalau pilihan yang benar-benar layak menjadi gubernur nantinya, maka dari balon yang ada sekarang ini tak ada satupun yang layak,” katanya tegas. Panjang lebar teman saya ini berbagi pikiran dengan saya, ditambahkannya melihat pengalaman Gubernur yang pernah memerintah sebelumnya atau secara umum belajar dari kepala daerah kabupaten/ kota di bumi lancang kuning itu, kesemuanya dominan sudah berorientasi proyek, “mereka (tokoh yang akan maju-red) bila sudah terpilih cepat atau lambat akan berpaling dari janji-janji semu ketika berkampanye. Dengan alasan inilah, katanya ia mempresentasikan paling-paling hanya 40 persen kebijakan pemerintah peduli pada rakyat, sedangkan yang 60 persen lagi semata-mata kepentingan kekayaan pribadi dan kelompoknya. Cerita singkat dari teman sebaya ini. Sebagaimana diketahui beliau adalah mantan aktifis yang aktif mengkoordinatori unjukrasa kepedualian sosial baik secara kedaerahaan maupun atas nama LSM tertentu. Inilah yang kemudian menjadi bahan pemikiran saya, dan kemudian menganalisanya lagi kedalam materi tulisan ini. Menarik menurut saya, hura-hura pilgubri semakin terasa disana-sini terlebih di Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan Propinsi Riau. Tak lama lagi Riau akan melaksanakan pemilihan Gubernur. Sebagaimana dijadwalkan tepatnya di bulan Oktober nanti, dan ini merupakan kali pertama, sejak disahkannya Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada langsung, dengan salah syarat signifikan, balon yang berhak maju harus memiliki kendaraan politik setidaknya 15 persen kursi legislatif tingkat Propinsi. Sejauh ini, sedikit-banyaknya telah nampak siapa-siapa sosok akan manjadi jago dari partai pemenang pemilu 2004 di Riau tersebut, ringkasnya kita cukup membaca dan mengikuti perkembangan informasi media terbitan lokal Riau. Para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendeklarasikan untuk maju dalam pilkada dan telah secara resmi mendaftar ke KPU. Semoga dalam proses verifikasi semuanya sukses. Mereka adalah pasangan Chaidir-Suryadi, dengan sebutan ‘’CS’’, pasangan Thamsir Rahman-Taufan Andoso Yakin, dengan sebutan ‘’Tampan’’, dan pasangan Rusli Zainal-Mambang Mit, dengan sebutan RZ-MM. Ketiga pasangan ini akan bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat melalui pemilihan langsung pada 22 september 2008 mendatang. Memperbincangkan hal perkembangan carut-marut dunia perpolitikan tanah air, khususnya lokal Riau. Memang hal yang menarik untuk disimak, dengan komunitas tak terbatas mulai dari kelompok penikmat kedai kopi, pengusaha sampai kalangan elit pemerintah sendiri. Dan ini, menurut hemat penulis merupakan suatu yang wajar demi jalannya komunikasi politik masyarakat dalam negara yang demokratis, asalkan tidak menjurus perbuatan memfitnah seseorang, padahal kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Sayangnya, menjadi bahan tema perbincangan selalu mengenai aib sosok yang akan maju, kenapa demikian karena memang sudah tidak ada lagi benar-benar bersih dari kesalahan mereka selama ini, dan inilah cerminan mereka. Namun sebaliknya tokoh-tokoh itu sangat aktif mempublikasikan diri setiap hari menghiasi halamn media lokal, seakan tanpa dosa. Yang dimunculkan yang manis-manis saja. Calon-calon dari awal sudah bertekad bahkan menunjukkan ambisinya untuk maju, dan memiliki kekuatan finansial, telah melakukan “kampanye terselubung”. Tidak hanya dilakukan sebelum masa kampanye, bahkan ada yang melakukannya jauh sebelum pendaftaran untuk peserta pilkada dibuka oleh KPU Propinsi. Yang melakukan kegiatan seperti ini tentu saja incumbent. Yaitu mereka yang menjabat sebagai kepala daerah yang berniat untuk maju dalam pilkada. Seperi ditulis dalam buku berjudul “Pilkada 10 Kabupaten-Kota 2005-2010” yang diterbikan KPU Riau, bahwa Mereka menampilkan diri tidak hanya dalam bentuk penyebaran kalender, kartu nama dan poster, juga dalam bentuk spanduk, baliho dan bilboard yang terpampang ditempat-tempat strategis. Namun pertambahan yang mencolok tetap saja dari kalangan incumbent dan orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Bagi yang kurang finansialnya namun tetap yakin untuk menang dalam pilkada, kebanyakan hanya tampil dalam bentuk penyebaran kalender, poster dan kartu. Setakad ini terjadinya keretakan hubungan antara gubernur dengan bupati-bupati yang kelihatannya berambisi untuk maju, bahkan organisasi dan OKP baik sifatnya kedaerahaan banyak terus terang menyatakan dukungannya. Tentang modus bagaimana cara mendukung disesuaikan dengan sempena acara pelantikan pengurus. Anehnya banyak yang melupakan hati nurani pilihan yang benar-benar layak untuk rakyat. Padahal Saya melihat ada bakal calon yang suka dengan mudah memberi izin HPH atau perkebunan sawit, dari sini pula ia mendapat modal untuk kampanyenya maju dalam pilgubri nanti, meski ada juga calon lain yang gencar-gencarnya memberantas praktek-prak ilegal merusak alam. Ada beberapa tawaran dan kriteria mencari pemimpin yang benar-benar layak dipilih rakyat. Untuk itu beberapa kriteria tersebut akan saya kemukakan dbawah ini; Pertama, pilihlah calon yang benar-benar ‘bersih’ dari segala dugaan dan tuduhan kasus korupsi, kalaupun memang tidak ada yang sama sekali ‘bersih’ paling tidak pilihlah yang paling minim dari semua calon yang maju. Kedua, jujur dan amanah pada setiap kepercayaan yang telah diberikan, saat ini memang faktor kepintaran tidak lagi menjadi patokan utama pemimpin yang layak sebab, kepintaran seseorang tak selamanya dibarengi dengan keteguhan iman. Ketiga, saya menyarankan pilihlah calon yang peduli dengan lingkungan, lingkungan disini diartikan secara luas, sangat peduli dengan kelestarian alam khususnya hutan. Tak jarang ditemui kepala daerah tega begitu saja menggadaikan kekayaan alam hutan, untuk dikelola perusahaan-perusahaan demi sekedar pemasukan kas daerah. Padahal betapa banyak kerugian jangka panjang yang ditimbulkan dan berdampak langsung ke masyarakat luas. Sehingga tak aneh setiap kepala daerah hampir semuanya ber orientasi ke perusahaan, sebaliknya melupakan kelestarian lingkungan. Menurut Abu Fadhil Ma’arif, dalam tulisannya yang pernah dimuat Riau Pos 3 Juli lalu, mengatakan tidak adanya tokoh partai yang dianggap populer membuat banyak pengurus partai melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat pragmatis. Inilah yang akan mengakibatkan kelompok-kelompok kapitalis dapat bermain di arena politik. Bahkan bisa jadi sebagai pengendali permainan. Jika ini terjadi, maka pasangan manapun yang menang, akan lebih memprioritaskan program yang berpihak kepada kepentingan kelompok kapitalis sebagai funding dari kandidat yang akan maju. Diakhir tulisan, penulis juga mencoba agar kita semua mencoba untuk intropeksi diri. Terutama dalam pilkada yang akan semakin dekat ini dengan demikian tidak mudah terpengaruh dengan segala macam rayuan dan janji semu ketika masa kampanye. Bila perlu istikharah agar nantinya benar-benar tidak menyesal dengan pilihan yang telah ditentukan.***

lomba blog